Persekutuan Komanditer atau yang lebih dikenal dengan sebutan Comanditer Venootschap (CV) adalah salah satu bentuk badan usaha bukan berbadan hukum. Untuk pendirian badan usaha CV yang kita dikenal lebih cepat dan mudah membuat banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memilih CV untuk menjalankan bisnisnya sebelum langsung memilih Perseroan Terbatas (PT). Peraturan mengenai CV ini sebenarnya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang ada di tengah pasal-pasal mengenai firma yaitu sudah diatur dalam Pasal 19, 20, dan 21 KUHD. Selain diatur oleh KUHD, CV juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata Permenkumham pada 17/2018.
Menurut Pasal 1 angka 1 Permenkumham 17/2018, CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk pelaku ushaha menjalankan usahanya secara terus menerus. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat kita ketahui pendirian CV dilakukan oleh dua jenis sekutu, yakni sekutu komanditer dan sekutu komplementer.
 |
| pexels.com/@sora-shimazaki |
“Untuk Mendirikan CV dan PT Tahun 2021 kini dapat dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU)”
Sekutu komanditer atau sekutu pasif myaitu sekutu yang bertanggung jawab sebatas modal yang ditempatkan pada CV, sedangkan sekutu komplementer atau sekutu aktif iyalah sekutu yang berhak bertindak untuk dan atas nama CV dan bertanggung jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng sampai harta pribadinya. Jika kita mendirikan CV untuk bisnis sebaiknya perhatikan penjelasannya berikut:
Kelebihan dan Kekurangan CV
Kelebihan CV
Bentuk alternatif bagi para pelaku usaha yang memiliki keterbatasan modal karena dapat memperoleh modal dari pihak lain (sekutu pasif).
Dengan struktur modal yang lebih kuat, membuat legalitas CV lebih mudah memperoleh kredit dan melakukan ekspansi usaha.
Dari segi manajemen dan kepemimpinannya sendiri lebih baik karena pengurus diduduki oleh sekutu komplementer yang memiliki keahlian dibidangnya.
Jika perusahaan mengalami kerugian maka tanggung jawab sekutu komanditer hanya sebatas modal yang ditempatkan.
Kekurangan CV
Pengurus CV (sekutu aktif) bertanggung jawab secara tidak terbatas. Sehingga apabila terjadi kerugian, sekutu aktif bertanggung jawab penuh sampai kepada harta pribadinya;
Diperlukannya pengawasan yang lebih kompleks untuk menjamin jalannya usaha;
Perbedaan CV dan PT
Perbedaan yang mendasar antara CV dengan PT terletak pada tanggung jawab yang diberikan kepada pengurusnya. Tanggung jawab di dalam PT hanya terbatas pada PT itu sendiri dan tidak menyentuh organ di dalamnya karena sifatnya adalah pemisahan harta kekayaan antara PT dan Pemilik. Sedangkan CV sampai melibatkan harta kekayaan pribadi para sekutu aktif.
Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan CV dan PT perhatikan tabelnya berikut:
Prosedur Mendirikan CV
Memilih Nama CV dan Mengajukan Nama CV Ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)
Langkah pertama untuk mendirikan CV, yaitu melakukan pemesanan nama CV. Pengajuan permohonan pemesanan nama CV dilakukan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha Nama yang akan diberikan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:
- Ditulis dengan huruf latin
- Belum dipakai secara sah oleh CV lain dalam database SABU
- Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan
- Tidak sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional kecuali mendapat izin dari lembaga yang bersangkutan
- Tidak terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf, atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata.
Jika nama CV telah sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (DJAHU) akan memberikan persetujuan secara elektronik. Akan tetapi, jika nama CV tidak memenuhi ketentuan, maka DJAHU dapat menolak pemakaian nama secara elektronik pula.
Jadi sangat penting sekali bagi para calon pelaku usaha untuk memperhatikan terlebih dahulu nama CV yang akan digunakan. Apakah nama CV itu sudah digunakan oleh CV lain atau belum sebaiknya melakukan pencarian dan pengecekan terlebih dahulu melalui konsultan hukum atau notaris.
Membuat Akta Pendirian Di Hadapan Notaris
Salah satu sekutu CV, yakni sekutu aktif atau pasif silahkan menghadap ke notaris. Selanjutnya menyerahkan data yang sudah dipersiapkan ke Notaris karena Akta Pendirian CV akan dibuat oleh Notaris. Data yang diserahnkan berupa:
- Nama CV
- Tempat dan Kedudukan CV
- Maksud dan Tujuan CV
- Modal serta kepemilikan modal
- Struktur kepengurusan CV
Notaris tidak perlu satu wilayah di daerah dengan CV. Asalkan memiliki Surat Keterangan (SK) Pengangkatan, disumpah, dan terdaftar di Kemenkumham.
Mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
Sama halnya dengan mengajukan permohonan nama CV, pengajuan permohonan pendaftaran pendirian CV juga melalui SABU. Pengajuan permohonan pendirian CV harus diajukan paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian CV ditandatangani. Jika melewati batas waktu tersebut, maka pengajuan permohonan pendaftaran CV tidak dapat dilakukan.
Jadi untuk mengajukan permohonan pendaftaran CV para pendiri harus mempersiapkan dokumen pendukung berupa:
- Pernyataan secara elektronik dari pemohon yang menyatakan bahwa dokumen untuk pendaftaran CV telah lengkap; dan
- Pernyataan dari korporasi mengenai informasi pemilik manfaat CV.
#1. Pendiri CV wajib mengisi pernyataan secara elektronik yang menyatakan format keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Untuk informasi tambahan, dokumen untuk pendaftaran CV tersebut akan disimpan oleh notaris meliputi:
- Minuta akta pendirian CV
- Identitas dari pendiri yang terdiri dari nama pendiri, domisili dan pekerjaan;
- Kegiatan usaha
- Hak dan kewajiban para pendiri
- Jangka waktu CV
#2. Fotokopi surat keterangan pada alamat lengkap CV
Permohonan pendaftaran CV yang telah diterima oleh DJAHU akan diberikan tanda bukti berupa Surat Keterangan Terdaftar (SKT). Menurut Pasal 1 angka 11 Permenkumham 17/2018, SKT merupakan surat tanda bukti yang diterbitkan oleh menteri atas pendaftaran CV. Pemberian SKT akan dilakukan secara elektronik oleh DJAHU.
Mengajukan Permohonan NPWP
Pengurusan NPWP menyesuaikan dengan domisili CV dan diurus ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mendapatkan NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar Pajak (SKT Pajak).
Mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB)
Pengurusan NIB dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS). NIB dapat digunakan sebagai identitas usaha CV dan dapat digunakan untuk mengurus izin usaha dan izin operasional/komersial.
Mengurus Izin Usaha dan Izin Operasional/komersial
Setelah itu, mengurus izin usaha untuk menjalankan kegiatan usaha yang dijalankan. Selain izin usaha, dalam menjalankan usaha juga memerlukan izin operasional. Penerbitan izin usaha dan izin operasional harus berdasarkan dengan pemenuhan komitmen. Pengurusan izin usaha dan izin operasional saat ini dapat dilakukan melalui Online Single Submission (OSS).
Masa Berakhirnya CV
Masa berakhir CV dijelaskan dalam Pasal 20 Permenkumham 17/2018, yang menyebutkan CV dapat berakhir karena:
- Jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian telah habis;
- Musnahnya barang yang dipergunakan untuk tujuan perseroan atau karena tercapainya tujuan itu;
- Kehendak beberapa peserta atau salah seorang peserta;
- Salah seorang dari peserta meninggal dunia, di tempat di bawah pengampuan atau bangkrut atau dinyatakan sebagai orang yang tidak mampu, kecuali diperjanjikan lain.
Semoga dengan adanya artikel Syarat & Prosedur Mendirikan CV dan PT di Tahun 2021 ini dapat membantu para pebisnis untuk memulai membuat legalitas usahanya. semoga bermanfaat
Referensi : smartlegal.id , ahu.go.id